Sukhoi Su-30 MK2
Rusia
dua minggu yang lalu secara resmi telah menolak permohonan Indonesia agar skema
pembayaran pembelian 6 Sukhoi ini menggunakan fasilitas state credit, dengan
penolakan ini maka Indonesia harus mencari kredit komersial untuk
pembiayaannya. (photo : TNI AU)
Pengiriman
dua dari enam unit Su-30 Mk2 itu bisa dilakukan bila kontrak pembelian tersebut
bisa segera disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia.
Perwakilan
JSC Rosoboronexport atau pengekspor alat militer dari Rusia yang ada di Indonesia mengutarakan mereka siap melakukan
pengiriman jet tempur Sukhoi Su-30 Mk2 ke Indonesia, Desember nanti.
Pengiriman
dua dari enam unit Su-30 Mk2 itu bisa dilakukan bila kontrak pembelian tersebut
bisa segera disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia.
“Bila
kontrak itu disetujui dan bisa langsung berlaku bulan Mei ini, maka kami bisa mengirim
dua pesawat pertama pada bulan Desember sesuai jadwal yang ada di kontrak,”
kata Kepala Perwakilan Rosoboronexport di Indonesia, Vadim Varaksin.
Hal
tersebut diutarakan Varaksin usai penandatangan kontrak pembelian 37 tank
amfibi buatan Rusia, BMP-3F Seri 2, di Kementerian Pertahanan, hari ini.
Varaksin
mengatakan, pihak Rusia telah melakukan semua prosedur internal yang tertuang
dalam kontrak pengadaan pesawat jet tempur Sukhoi Su-30 Mk2 pesanan Indonesia.
Kontrak tersebut ditandatangani oleh perwakilan kedua negara pada Desember
2011.
Kontrak
senilai 470 juta dollar Amerika tersebut tinggal menunggu persetujuan DPR
sehingga bisa segera mulai berlaku bulan ini.
Kepala
Badan Sarana Pertahanan Kemhan, Mayjen TNI Ediwan Prabowo, yang mewakili pemerintah
Indonesia
dalam penandatanganan kontrak pembelian tank amfibi, mengatakan bahwa pembelian
pesawat tempur jet Sukhoi tetap menggunakan fasilitas kredit komersial.
Ediwan
menambahkan bahwa penggunaan fasilitas kredit komersial untuk pembelian Sukhoi
tetap digunakan karena perjanjian antara pemerintah kedua negara tidak
menyatakan bahwa pembelian jet tempur Sukhoi didukung oleh kredit negara atau
state credit pemerintah Rusia.
“Kita
sudah coba ajukan permohonan, bisa atau tidak pakai state credit, dan sudah
dijawab kira-kira dua minggu lalu, memang tidak bisa,” ujar Ediwan.
Mengenai
proses pembayarannya, Ediwan mengatakan bahwa masih harus melalui beberapa
mekanisme yang cukup panjang.
“Masih
ada beberapa mekanisme di Kementerian Keuangan, kita inginnya cepat, tapi juga
perlu persetujuan DPR. Kalau saya ingin secepatnya agar barang-barang bisa
produksi dan dikirim ke Indonesia
pada waktunya,” papar Ediwan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar